Partai Komunis China (PKC) Menolak Jalan Reformasi Politik
Pada Kongres Partai Komunis China atau yang sering disebut PKC yang ke- 17 di Balaiurang Kongres Rakyat Beijing, Presiden Republik Rakyat China Hu Jintao membuat laporan politik berjudul “ Menjunjung Tinggi Panji Akbar Sosialisme Khas Tiongkok, berjuang demi teraihnya kemenangan baru pembangunan menyeluruh masyarakat sehat”.
Di dalam laporan tersebut, Hu Jintao menyatakan, tema utama kongres kali ini yakni: Menjunjung tinggi panji akbar sosialisme khas tiongkok, dengan teori Deng Xiaoping dan pemikiran “Tiga Perwakilan” sebagai penuntun, secara mendalam dan dengan tuntas melaksanakan konsep perkembangan ilmiah, melanjutkan pembebasan pikiran, mempertahankan keterbukan dan reformasi, mendorong perkembangan teknologi, memajukan masyarakat harmonis, berjuang demi teraihnya kemenangan baru pembangunan menyeluruh masyarakat sehat.
Jikalau kita hapus frase-frase indah di dalam laporan tersebut, dapat dengan jelas terlihat, laporan Hu Jintao tersebut minimal telah memberitakan informasi kepada khalayak yang membuat orang bermuram durja sebagai berikut:
Di dalam ideology tetap mempertahankan Marxisme, Leninisme, pemikiran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping
Di dalam system pemerintahan tetap saja mempertahankan sosialisme kediktatoran satu partai
Di dalam ekonomi bertahan menjalankan kapitalisme kaum penguasa korup, agar penerima keuntungan dapat meneruskan menikmati manfaat yang diperoleh dari kediktatoran satu partai
Mempertahankan pengontrolan atas pemikiran, pemblokiran informasi dan pembungkaman kebebasan berpendapat.
Singkatnya dapat di simpulkan ialah: Mempertahankan politik represif kediktatoran yang tak tergoyahkan yang disebut dengan “Pembangunan ilmiah, kebebasan berfikir, reformasi keterbukaan, masyarakat harmonis dan banyak hal lainnya, semuanya adalah slogan indah yang mendustai orang”. Kongres ke-17 yang begitu didambakan mendatangkan harapan oleh masyarakat, namun tak kunjung nyata adanya. Dengan beribu-ribu birokrat PKC yang berjejal dalam satu ruangan di Beijing, selain telah memboroskan biaya pembayaran pajak (rakyat), apapun tidak dilakukan, laporan Hu Jintao yang berdurasi 2 jam seluruhnya adalah slogan kosong yang senantiasa diulang-ulang selama ini.
Mengapa tidak memanfaatkan kongres ke-17 sebagai penggerak reformasi politik?
Sebelum kongres ke-17 dimulai, banyak orang menaruh harapan sangat besar terhadapnya, mendoakan Hu dan Wen di kongres ke-17 ini tidak mengecewakan harapan khalayak, menggerakkan reformasi politik, mengembalikan hak politik kepada rakyat dan menuju demokrasi. Misalnya, pada tanggal 7 dan 8 September, Du Daozheng, mantan kepala penerbitan kantor berita Negara, pergi ke Hongkong berpidato dengan tema: “ Mengenai problema demokrasi sosialisme”. Du Daozheng dalam berbagai forum selalu mendendangkan kata demi kata pernyataan Perdana Menteri Wen Jiabao: “Segala kekuasaan pemerintah, adalah dianugerahkan oleh rakyat”, “Demokrasi, tata hukum, kebebasan, hak azasi, kesetaraan, kasih, bukanlah monopoli kaum kapitalis, ini adalah hasil peradaban yang terbentuk dari kebersamaan didalam proses sejarah amat panjang di seluruh dunia”, “Pertama-tama harus mulai ditangani dari sistemnya, karena penyebab terjadinya korupsi datang dari berbagai aspek, diantaranya yang terpenting adalah kekuasaan yang terlalu sentralistik, sekaligus tidak bisa memperoleh pembatasan dan pengontrolan yang efektif.”
“Kita harus menuntaskan dua tugas besar, mendorong maju dua reformasi besar”.
Yang dimaksudkan dengan dua reformasi besar oleh Wen Jiabao, salah satu diantaranya ialah: Reformasi system politik yang berdasarkan tujuan pengembangan politik demokrasi. Kaum intelektual rakyat menilai positif pidato dari Du Daozheng tersebut, disatu pihak menyatakan pengakuan terhadap isi perkataan Wen, dipihak lain adalah menunjukan menaruh harapan besar terhadap kongres ke-17.
Namun Hu dan Wen masih saja membuat orang kecewa,di dalam kongres ke-17 tidak ditampilkan gejala reformasi politik, jalan kediktatoran masih akan dilanjutkan terus, sampai dengan rakyat tidak bisa mentolerirnya lagi.
Barangkali, Hu dan Wen bukan tidak menghendaki reformasi politik, akan tetapi, ketika mereka dihadapkan dengan realita rakyat Tiongkok yang menghendaki reformasi, mereka menemukan tidak mampu lagi melakukan hal ini. Beberapa puluh tahun belakangan ini, hutang PKC terhadap rakyat Tiongkok di dalam berbagai bidang: politik, ekonomi, kebudayaan dll, mereka sudah tidak mampu lagi membayarnya, mereka akan menghadapi nasib saat diadakan perhitungan (pembalasan) setelah turun panggung (tidak menjabat) nanti, dalam hal ini, tidak ada seorangpun yang dapat mengubahnya.
Reformasi PKC selama 20 tahun lebih ini yang dilalui ialah sebuah jalan kapitalisme kaum penguasa. Dewasa ini diseluruh negeri tidak ada unit pemerintahan yang tahu adat, bagaikan kesurupan meraup uang rakyat jelata, sejumlah besar rakyat lapis bawah telah menjadi pelengkap penderitaan dari kebijakan reformasi. Reformasi perumahan, reformasi pendidikan dan reformasi pengobatan yang diketahui khalayak telah berubah menjadi tiga gunung besar baru yang menindih di atas kepala orang Tiongkok. Pengeluaran kebutuhan hidup rakyat negeri Tiongkok dibandingkan dengan GDPnya menempati urutan pertama dari belakang.
Apabila begitu menggerakkan reformasi politik, problema-problema tersebut sudah harus dibenahi, PKC akan berhadapan dengan nasib turun panggung, hak istimewa yang mereka miliki sekarang semuanya akan terlepas, Tiongkok akan benar-benar melaksanakan pengembalian perpolitikan kepada rakyat. Jikalau mencermati sejenak opini di Tiongkok dewasa ini, bisa terlihat dengan jelas, dunia perpolitikan Tiongkok tidak ada lagi yang bisa dibangga-banggakan. Para penulis PKC sedang memeras otak, telah memformulasikan apa yang disebut “Delapan Macam Cara Penyebutan Baru” dari laporan kongres ke-17, dianalisa secara teliti, kata per katanya ialah dusta yang sudah sering diulang-ulang, misalnya saja:
Penyebutan sosialisme kas Tiongkok, dari “Pembangunan” dirubah menjadi “Perkembangan”;
Menapaki di atas fondasi “Jalan sosialisme khas Tiongkok” disebut “Lima Jalur Jalan Konkret”;
Di atas fondasi, yang semula disebut empat pembaharuan, dirubah dan ditambahkan satu buah menjadi pembaharuan ke 5 yakni “Pembaharuan Informasi”;
Ekonomii rakyat dari semula disebut “Peningkatan” dirubah menjadi “Perkembangan”; dll.
Permasalahan Tiongkok tidak bisa lagi mengandalkan hanya diselesaikan oleh PKC, kehidupan lapisan tertinggi kepemimpinan PKC juga mengandalkan mengulur waktu dan dusta, sebisa mungkin menunda waktu satu hari demi satu hari. Juga tak bisa mengandalkan yang disebut “Saling bergerak” antara PKC dan rakyat, karena pada dasarnya saling-bergerak ini tidak ada. Kesaling-bergerakan ini sedikit banyak ditegakkan di atas landasan kemanusiaan dan nurani yang masih tersisa dari para birokrat yang pada saat ini sudah tidak eksis lagi. Rakyat menghendaki perhitungan, para birokrat bagaikan orang kalap yang menggenggam erat kepentingan dan tak rela melepasnya, diantara mereka tidak ada lagi titik temu.
Penyelesaian permasalahan Tiongkok, mengandalkan kematangan dan pertumbuhan kekuatan rakyat, mengandalkan ketergugahan dari seluruh rakyat, mengandalkan NGO (LSM) yang saat ini kelompok independent di luar pemerintahan ini ditekan oleh PKC. Dilihat dari situasi dewasa ini, Tiongkok masih sangat memiliki harapan, harapan ini tidak berasal dari PKC sang penguasa, melainkan berasal dari rakyat itu sendiri.
Pada “4 Juni” lalu (tahun ini), sebanyak 2,913 petani membela hak-haknya atas tanah dari kota Fu Jin di propinsi Heilongjiang, menggunakan nama asli mereka membubuhkan tanda tangan di internet, menyerukan “Olimpiade NO, HAM YES!”. Penggerak aksi tersebut, Yang Chunlin meskipun dalam “Kurungan Terpaku” tapi dengan teguh tidak tunduk kepada kekuasaan jahat. Sesudah itu,para penduduk dari berbagai daerah di China bersahutan secara terbuka, sampai suatu ketika pada bulan Agustus tahun ini hitungan mundur Olimpiade mulai dijalankan,obor HAM Estafet Global disulut di Yunani, di-estafetkan di seluruh dunia, kegiatan HAM seluruh negeri yang bersemangat ini, barulah harapan sejati masa depan Tiongkok. http://www.epochtimes.com/b5/7/10/23/n1876923.htm
